Kesenjangan Pengaturan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Aset Kripto melalui Platform Tidak Terdaftar di Indonesia
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
Jul 16, 2026
Abstract
The development of the digital economy has driven the increasing use of crypto assets as an investment instrument in Indonesia, yet this has been accompanied by a surge in transactions through unregistered platforms or exchangers, giving rise to consumer protection issues. The digital, decentralized, and cross-border (borderless) nature of such transactions makes legal oversight difficult. This study analyzes consumer protection, business actor liability, and dispute resolution mechanisms in crypto asset transactions conducted through unregistered platforms, using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches based on library research. The findings indicate that existing regulations have not fully accommodated the characteristics of such transactions; data from the Financial Services Authority (OJK) as of June 2026 recorded that only around 29% (IDR 196.93 billion) of the IDR 674.1 billion in secured victim funds from digital fraud had been returned, reflecting weaknesses in the loss-recovery mechanism. Business actors are obligated to provide compensation when losses arise from errors or negligence in their systems, while disputes may be resolved through internal complaints, OJK, the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK), the Consumer Dispute Resolution Body (BPSK), and litigation as a last resort. Strengthening and harmonizing regulations, along with enhanced supervision, are needed to achieve legal certainty and effective consumer protection in crypto asset transactions in Indonesia.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
References
Akerlof, G. A. (1970). The market for lemons: Quality uncertainty and the market mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488–500.
Ali, Z. (2020). Metode penelitian hukum normatif: Pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sinar Grafika.
Atikah, I. (2023). Perlindungan hukum pelanggan aset kripto transaksi perdagangan berjangka komoditi Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 10(2).
Dirdjosisworo, S. (2008). Pengantar ilmu hukum. PT RajaGrafindo Persada.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. PT Bina Ilmu.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum (Cetakan ke-12). PT Kencana Prenada Media Group.
Muflikh, A. A. M., et al. (2025). Analisis perlindungan hukum konsumen pada perjanjian transaksi e-commerce terkait investasi kripto ilegal via media sosial. Dalam Hukum dan politik dalam berbagai perspektif (Jilid 4, hlm. 107–109). Tahta Media Group.
Muslim, F. R., & Urbanisasi. (2025). Kualifikasi hukum crypto asset sebagai benda tidak berwujud dalam sistem hukum keperdataan Indonesia. Jurnal Multilingual, 5(1), 495.
Otoritas Jasa Keuangan. (2026b, Juli). Siaran pers Nomor SP 127/OJK/DKPU/VII/2026: OJK ingatkan bahaya scam yang semakin meluas, PBB apresiasi peran OJK dalam penanganan scam. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Ingatkan-Bahaya-Scam-yang-Semakin-Meluas.aspx
Perwiro Atmodjo, R. N., & Fuad, F. (2023). Upaya perlindungan hukum bagi para konsumen pemegang aset kripto di Indonesia. Jurnal Hukum to-ra, 9(2), 254–255.
PT Kliring Komoditi Indonesia. (2025, 24 Desember). Daftar whitelist penyelenggara perdagangan aset keuangan digital dan aset kripto berizin OJK. https://www.kliringkomoditi.id/daftar-whitelist-penyelenggara-perdagangan-aset-keuangan-digital-dan-aset-kripto-berizin-ojk/
Putu Chandra Arta Dharma, Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2024). Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi koin digital crypto. Jurnal Konstruksi Hukum, 5(1), 117–122.
Sari, G. R. (2024). Problematik yuridiksi cyber terkait platform digital dalam transaksi e-commerce [Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. (hlm. 33–42)
Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). (2026, Mei). Siaran pers Satgas PASTI hentikan 953 entitas pinjaman online ilegal dan penawaran investasi ilegal. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Hentikan-953-Entitas-Pinjol-Ilegal-dan-Penawaran-Investasi-Ilegal-Mei-2026.aspx