Pelaksanaan Wasiat sebagai Surat Tanda Bukti sebagai Ahli Waris dalam Peralihan Hak Atas Tanah
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
Sep 27, 2026
Abstract
This research aims to analyze the use of will as a document serving as documentary evidence of heirship in the transfer of land right. Although there are significant functional differences, research examining the existence of a will as a document proving one’s status as an heir remains limited. The provisions of Article 111 paragraph (1) letter c of Permen ATR/Kepala BPN No. 16 of 2021 state that proof of inheritance can be in the form of a will from the deceased. However, wills and certificates of inheritance have different functions. This study examines the validity of a will as a documentary evidence of heirship in the transfer of land rights and analyzes related cases. The research method used is legal research utilizing statuary and conceptual approach. The results show that a will cannot replace a documentary evidence of heirship must exist in the transfer of land rights registration due to inheritance. The existence of a will does not invalidate a documentary evidence of heirship; however, the will may be included in the documentary evidence of heirship used for the registration of the transfer of land rights. The recommendation arising from this study is that legislators should not equate a will with a documentary evidence of heirship, as provided for in Article 111(1)(c) of Permen ATR/Kepala BPN No. 16 of 2021. Furthermore, legal guidance is required regarding the requirements that applicants must fulfil when transferring land rights by way of inheritance, in order to avoid confusion regarding the use of wills and certificates of inheritance
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
References
Adjie, H. (2022). Implementasi peraturan pendaftaran tanah waris oleh notaris. Refika
Airlangga.
Akta Wasiat Untuk Pelindungan Terhadap Penerima Wasiat dan Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wasiat dan Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Dps). Indonesian Notary 7(3).
Bagaswara, R. A., & Prananingtyas, P. (2023). Urgensi Akta Otentik dalam Keterangan Hak
Bumiputera yang Dikuatkan oleh Camat. Notarie: 2(3).
Christiantirta, T. A., & Priyono, E. A. (2022). Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat
Dengan Sistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Secara Elektronik: Studi Banding Sistem Negara Australia. Indonesian Notary 6 (2)
Febriyantoro Aditya Wahyu. (2021). Pertanggungjawaban dan Bentuk Perlindungan Notaris
Fikricinta Nikita, et.al. (2021). Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatanya
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Kencana.
Massora & Putri. (2019). Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Golongan
Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/PDT.G/2020/PN SBY), Indonesian Notary Vol. 3(34).
Muhammad, A. (2014). Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Nieuwenhuis, J. H. (1985). Pokok-Pokok Hukum Perikatan (D. Saragih, Trans). Universitas
Pelaksanaan Surat Wasiat Dalam Sistem Hukum Waris Perdata Barat Terhadap Sengketa Di Pengadilan Negeri Pada Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg, Global Research and Innovation Journal (GREAT) Vol. 2 (2).
Perangin, E. (2008). Hukum Waris. RajaGrafindo Persada.
Poepasari, E. D., et al. (2020). Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia. Kencana.
Prawirohamidjojo, R. S. (2000). Hukum Waris Kodifikasi. Airlangga University Press.
Rajib Rayi Kharisma, Sukma Rimadhani Mukti, Mellin Ockta Gracia. (2026). Efektivitas
Santoso, U. (2005). Hukum Agraria & Hak-Hak atas Tanah. Kencana.
Santoso, U. (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Prenadamedia Group.
Satrio, J. (1992). Hukum Waris, Alumni.
Siregar, M. S., Kamello, T., & Purba, H. (2025). Pendaftaran Tanah Karena Pewarisan yang
Sjarif, S. A., & Elmiyah, N. (2004). Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan menurut
Sulistyo. (2025). Pendaftaran Akta Wasiat Untuk Pelindungan Terhadap Penerima Pendaftaran
Suparman, M. (2017). Hukum Waris Perdata. Sinar Grafika.
Tanda Bukti sebagai Ahli Waris. Notarie, 5(3).
Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Lengkap Mencantumkan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026/PDT/2018), Indonesian Notary Vol. 3. (27).
tidak Memasukkan Keseluruhan Ahli Waris pada Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Putusan Negeri Sorong No. 77/Pdt.G/2017/PN.Son). Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5(3).
Undang-Undang. Kencana.
Utami & Cahyono. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dikaitkan Waris yang Dibuat Oleh Notaris. Notarius: Jurnal Ilmu Hukum, 16(2).